Kebijakan Air Bojonegoro Gagal Atasi Ancaman Musim Kemarau

KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Ancaman musim kemarau kembali membuka persoalan lama di Bojonegoro: kebijakan air yang dinilai tak konsisten dan minim langkah nyata. Di lapangan, tanah mulai retak, sementara di meja kebijakan, pemerintah masih bertumpu pada imbauan normatif yang berulang setiap tahun.

Kebijakan Air Bojonegoro Dinilai Tidak Konsisten
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) meminta petani lebih bijak mengelola air. Imbauan itu terdengar familiar—penyesuaian pola tanam, pengaturan distribusi, hingga penguatan koordinasi. Namun, di lapangan, langkah konkret belum terasa. Keluhan datang dari petani di wilayah selatan Bengawan Solo yang menyebut distribusi air tidak merata dan jaringan irigasi rusak belum tertangani serius.

“Imbauan efisiensi hanya memindahkan beban ke petani. Kami butuh solusi, bukan sekadar arahan,” ujar seorang petani di Kedungadem.

Dampak Kebijakan Air terhadap Petani
Persoalan kebijakan air tak berhenti di level teknis. Perencanaan jangka panjang dinilai tidak solid. Pemerintah sebelumnya mendorong intensifikasi untuk mengejar produksi, namun saat ancaman kekeringan muncul, petani justru diminta menahan risiko tanam. Arah kebijakan berubah tanpa transisi yang jelas, membuat petani kehilangan pegangan.

Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, menilai akar persoalan terletak pada ketiadaan desain besar pengelolaan air. “Setiap tahun kita bicara hal yang sama, tapi solusinya tidak berkembang. Ini menunjukkan ada masalah di level kebijakan,” ujarnya, Rabu (28/4/2026).

Minim Transparansi dan Data Pengelolaan Air
Minimnya transparansi memperburuk situasi. Data cadangan air, prioritas distribusi, hingga langkah mitigasi krisis tidak disampaikan terbuka. Petani bergerak dengan informasi terbatas, sementara kebijakan kerap berubah tanpa penjelasan. Desakan agar pemerintah daerah bersikap tegas dan konsisten pun menguat. Pengelolaan air dinilai tak cukup diselesaikan dengan imbauan musiman, melainkan butuh kebijakan terintegrasi—mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan irigasi, hingga kepastian arah sektor pertanian.

“Kemarin bilangnya mau buatkan sumur bor, sekarang suruh ngelola air semaksimal mungkin,” kata Nasir dengan nada kecewa.

Analisis Kebijakan Air Bojonegoro
Pengamat kebijakan publik menilai, lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama stagnasi program pengelolaan air. Tanpa peta jalan yang jelas, setiap kebijakan hanya bersifat reaktif terhadap krisis tahunan. “Kebijakan air Bojonegoro seharusnya berbasis data dan prediksi cuaca, bukan sekadar imbauan,” ujar seorang analis kebijakan daerah.

Sebelumnya, Wakil Bupati Nurul mendorong percepatan tanam padi pada Maret hingga Mei agar panen berlangsung sebelum puncak kemarau. Pemerintah juga mengarahkan diversifikasi ke jagung dan tembakau yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi kering. Namun, kebijakan itu belum menjawab masalah utama: ketersediaan air yang menurun drastis di wilayah selatan Bengawan Solo.

Infrastruktur dan Realisasi Program
DKPP menyebut pengelolaan air difokuskan pada optimalisasi sarana yang ada—bendungan, embung, jaringan irigasi, hingga pompanisasi. Pemanfaatannya diklaim dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Namun, pola lama terus berulang: rencana tak sejalan dengan realisasi. Saat kemarau mulai menggigit, yang dipersoalkan bukan lagi imbauan, melainkan arah kebijakan pemerintah yang tak kunjung konsisten.

Petani Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Bagi petani, waktu berjalan lebih cepat daripada kebijakan. Saat air kian sulit, yang dibutuhkan bukan lagi wacana, melainkan kepastian tindakan. Harapan mereka sederhana: akses air yang memadai agar lahan tetap produktif dan kehidupan tetap berjalan. Tanpa itu, ancaman kekeringan akan terus menjadi siklus tahunan yang melelahkan.

Krisis kebijakan air Bojonegoro mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi lintas sektor. Ketika janji sumur bor belum terealisasi dan data distribusi air tidak transparan, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar petani terpenuhi, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.