Audit Total BBS Ungkap Kinerja Lemah dan Ketimpangan Bisnis

KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Sorotan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) kembali menguat. Ketua LSM Angling Dharma, M Nasir, menilai perusahaan pelat merah tersebut belum menunjukkan kinerja sepadan dengan modal besar yang telah digelontorkan pemerintah daerah.

Sejak berdiri, BBS dinilai belum mampu menjawab ekspektasi publik, terutama dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini, menurut Nasir, tidak bisa terus dibiarkan tanpa langkah korektif yang konkret.

“Dengan kondisi seperti ini, audit total menjadi langkah penting untuk mengetahui persoalan mendasar di tubuh BBS, baik dari sisi manajemen maupun tata kelola,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Audit Total Ungkap Ketimpangan Bisnis
Kritik juga diarahkan pada sejumlah kerja sama bisnis yang dianggap timpang. Salah satu yang disorot adalah pengelolaan kawasan hunian The Residence di jalur nasional Bojonegoro–Cepu. Dalam skema tersebut, BBS disebut hanya memperoleh porsi keuntungan kecil meski aset yang digunakan merupakan milik daerah.

“Kalau melihat komposisinya, ini jelas tidak proporsional. Aset milik daerah, tapi keuntungan justru lebih besar ke pihak lain. Ini perlu dievaluasi secara serius,” tegas Nasir.

Menurutnya, ketimpangan ini menunjukkan lemahnya posisi tawar BBS dalam setiap kerja sama bisnis. Padahal, sebagai BUMD, perusahaan seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap dalam proyek investasi pihak swasta.

Audit Total dan Proyek Mandek
Selain ketimpangan bisnis, proyek pembangunan pabrik pengolahan gas flare yang sempat digadang-gadang juga tak kunjung terealisasi. Padahal, peluang dan dukungan dari pemerintah pusat disebut sudah terbuka saat itu.

“Banyak rencana besar yang akhirnya mandek. Ini menandakan ada persoalan serius dalam perencanaan maupun eksekusi,” tambahnya.

Nasir menilai, kegagalan proyek tersebut menjadi indikator lemahnya perencanaan strategis dan manajemen risiko di tubuh BBS. Tanpa pembenahan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi daerah.

Audit Total dan Ketergantungan Operasional
Saat ini, aktivitas BBS disebut lebih banyak bergantung pada pengelolaan sumur minyak tua. Itu pun dinilai tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Ketergantungan ini memperkuat anggapan bahwa BBS belum memiliki fondasi bisnis yang mandiri dan berkelanjutan.

“Kalau semua masih bergantung pada pemerintah, bagaimana bisa disebut badan usaha yang profesional? Harus ada inovasi dan diversifikasi usaha,” kata Nasir.

Ia menegaskan, BBS perlu membangun sistem bisnis yang mampu bertahan tanpa subsidi atau intervensi pemerintah. Transparansi laporan keuangan dan evaluasi kinerja menjadi langkah awal yang tidak bisa ditunda.

Audit Total dan Desakan Evaluasi DPRD
Atas berbagai persoalan tersebut, LSM Angling Dharma mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD segera bertindak. Audit menyeluruh hingga evaluasi keberlanjutan perusahaan dinilai mendesak dilakukan.

“Dari audit itu nanti akan terlihat apakah BBS masih layak dipertahankan atau justru perlu dilakukan pembenahan total, termasuk opsi pembubaran,” pungkas Nasir.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Bojonegoro untuk menata ulang arah kebijakan BUMD agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Audit Total dan Respons Manajemen
Hingga berita ini dirilis, Direktur Utama PT BBS, M. Faqih, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pada Selasa (28/4/2026), belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang mengemuka.

Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD Bojonegoro untuk memastikan bahwa BBS tidak hanya menjadi simbol investasi daerah, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Audit total BBS menjadi tuntutan publik yang tak bisa diabaikan. Di tengah sorotan tajam terhadap kinerja dan transparansi BUMD, langkah evaluasi menyeluruh menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah.

Jika dilakukan dengan serius dan terbuka, audit total bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi menjadi pintu menuju reformasi manajemen yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.