BKKD Desa Bojonegoro Dievaluasi, DPRD Soroti Anggaran Besar

KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Komisi D DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD, Selasa (4/5/2026). Forum ini menyoroti pelaksanaan program BKKD Desa yang dinilai belum seimbang antara besaran anggaran dan kemampuan pengelolaan di tingkat desa.

Anggaran Besar, Kapasitas Minim
Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, menilai desa belum siap mengelola dana miliaran rupiah. “Idealnya BKKD berada di kisaran Rp300 juta hingga Rp500 juta agar realistis dan sesuai kapasitas desa,” ujarnya. Ia menegaskan, ketimpangan ini membuka celah kerawanan hukum dan berpotensi menurunkan kualitas pembangunan.

Uji Mutu dan Pengawasan
Komisi D juga menekankan pentingnya uji mutu terhadap proyek BKKD. Pengujian dianggap krusial untuk memastikan kualitas infrastruktur desa tidak sekadar selesai di atas kertas. Dewan merekomendasikan agar proyek besar seperti jembatan diambil alih Pemkab demi menjamin standar teknis dan profesionalitas.

Respons Pemerintah Daerah
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Ivan Chusaini, menyatakan siap menindaklanjuti hasil RDP. “Kami sepakat dengan masukan Komisi D. Rekomendasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan untuk bahan evaluasi,” katanya.

Pengawasan Kian Diperketat
RDP ini menandai meningkatnya tekanan pengawasan DPRD terhadap program pembangunan desa. Di tengah gelontoran anggaran besar, tuntutan terhadap tata kelola yang akuntabel dan minim risiko pelanggaran semakin menguat.