Kebocoran Minyak Wonocolo Ungkap Skema Biaya Tidak Transparan

KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Persoalan tata niaga minyak mentah di kawasan sumur tua Wonocolo kembali mencuat. Kali ini, perhatian tertuju pada komponen biaya angkat dan angkut yang diduga menekan harga jual di tingkat penambang.

Sejumlah penambang mengaku tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga, termasuk dalam skema pembebanan biaya operasional seperti transportasi minyak dari sumur ke tempat perlindungan. Kondisi ini membuat harga yang diterima penambang semakin rendah dari nilai pasar.

“Selama ini kami hanya menerima harga bersih. Soal biaya angkat dan angkut, tidak pernah dijelaskan secara rinci,” ujar salah satu penambang, Rochman, Rabu (28/4/2026).

Kebocoran Minyak dan Harga Murah
Komentar warganet melalui akun Bang Edi STK memperkuat keluhan tersebut. “Dari dulu minyak Wonocolo dibeli dengan harga murah dengan alasan ini dan itu,” tulisnya.

Di lapangan, minyak mentah dari sumur tua umumnya diangkut menggunakan kendaraan modifikasi menuju lokasi pengumpulan sebelum disalurkan ke pihak pembeli. Namun, mekanisme perhitungan biaya distribusi dinilai tidak transparan dan cenderung sepihak.

Sejumlah pihak menduga komponen biaya angkat dan angkut menjadi celah yang mempengaruhi rendahnya harga beli minyak dari penambang. Terlebih lagi, para penambang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penentuan skema biaya tersebut.

Distribusi Minyak BBS Sempat Terhenti
Di sisi lain, aktivitas distribusi minyak oleh BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) sempat mengalami pemadaman total sebelum kembali berjalan. Manajer Lapangan Cepu & ADK, Dody Tetra Atmadi membenarkan hal itu. “Akhir-akhir ini sudah kirim kembali,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Terhentinya pendistribusian tersebut semakin memperkuat dugaan adanya permasalahan dalam rantai tata niaga, termasuk kemungkinan keberlangsungan dalam Pembagian beban biaya antara penambang dan pihak pengelola.

Kebocoran Minyak dan Praktik Ilegal
Selain persoalan biaya, praktik penyulingan minyak yang diduga ilegal masih ditemukan di sekitar kawasan sumur tua. Kondisi ini menambah kerumitan persoalan di tengah lemahnya pengawasan dan belum jelasnya pembenahan sistem distribusi.

Pihak Pertamina mengaku telah melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum, namun penindakan berada di luar kewenangan perusahaan. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PT BBS terkait rincian skema biaya angkat dan angkut maupun mekanisme penentuan harga minyak mentah di Wonocolo.

Penambangan di Posisi Paling Lemah
Situasi ini menempatkan penambang pada posisi yang semakin rentan. Di satu sisi, mereka menjadi aktor utama produksi, namun di sisi lain tidak memiliki akses terhadap informasi dasar yang menentukan nilai jual minyak.

Tanpa transparansi dalam komponen biaya dan harga, praktik tata niaga minyak di sumur tua Wonocolo berpotensi terus menyisakan ketimpangan—di mana penambang berada di titik paling lemah dalam rantai distribusi.

Kebocoran minyak Wonocolo bukan sekadar soal harga murah, tetapi juga mencakup transparansi biaya dan keadilan bagi para penambang. Tanpa pembenahan sistem distribusi dan pengawasan ketat, ketimpangan ini berisiko terus berulang, merugikan masyarakat sekaligus.