Kekeringan Bojonegoro Ancam Petani, Sumur Bor Mandek

KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Ancaman kekeringan Bojonegoro kembali menghantui wilayah selatan Bengawan Solo. Polanya berulang setiap tahun, dengan dampak yang sama: lahan mengering, petani kesulitan air, dan solusi yang tak kunjung tuntas. Situasi ini menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Kekeringan Bojonegoro dan Janji Sumur Bor
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebelumnya menempatkan program sumur bor sebagai langkah strategis untuk menopang kebutuhan air pertanian. Namun, hingga kini realisasi program tersebut jauh dari memadai. Dari sejumlah rencana yang pernah disampaikan, hanya dua titik di Kecamatan Kedungadem yang telah dibangun. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Dampak Kekeringan Bojonegoro di Lapangan
Cadangan air di sejumlah titik mulai menyusut bahkan sebelum kemarau mencapai puncaknya. Kondisi ini mempersempit ruang gerak petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga produktivitas lahan. “Kami hanya ingin janji itu ditepati. Sumur bor bukan kemewahan, ini kebutuhan,” ujar seorang petani di Kedungadem dengan nada penuh harap.

Kebijakan dan Implementasi Tidak Sinkron
Minimnya realisasi program sumur bor menunjukkan belum sinkronnya antara rencana kebijakan dan implementasi di lapangan. Di tengah kebutuhan yang mendesak, kejelasan langkah dan percepatan realisasi menjadi hal yang krusial. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Zaenal Fanani, terkait langkah konkret penanganan kekeringan Bojonegoro belum mendapat respons hingga berita ini ditulis, Rabu (29/4/2026).

Analisis Kebijakan Daerah
Keterlambatan pembangunan sumur bor menimbulkan dugaan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kebutuhan mendesak. Data perencanaan menunjukkan adanya program infrastruktur lain yang lebih diprioritaskan, sementara sektor pertanian masih menunggu giliran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebijakan daerah benar-benar berpihak pada petani yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal?
Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa transparansi anggaran dan evaluasi berkala, program penanganan kekeringan Bojonegoro berisiko menjadi sekadar wacana. Padahal, keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada kepastian akses air.

Petani Menunggu Kepastian
Bagi petani, waktu berjalan lebih cepat daripada kebijakan. Saat air kian sulit, yang dibutuhkan bukan lagi wacana, melainkan kepastian tindakan. Harapan mereka sederhana: akses air yang memadai agar lahan tetap produktif dan kehidupan tetap berjalan. Tanpa itu, ancaman kekeringan Bojonegoro akan terus menjadi siklus tahunan yang melelahkan.

Ancaman kekeringan Bojonegoro bukan sekadar isu musiman, melainkan persoalan serius yang menuntut solusi nyata. Ketika janji sumur bor belum terealisasi, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar petani terpenuhi, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.