Tetap Operasional, Grand Gion Spa Surabaya Klarifikasi

SURABAYA, JAWA TIMUR – Dugaan TPPO Surabaya yang menyeret Grand Gion Spa and Pub di kawasan HR Muhammad Square, Surabaya Barat, kembali menjadi sorotan setelah manajemen akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Perwakilan manajemen, Ivan, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat kepolisian. Ia menyebut kasus tersebut kini ditangani di Lampung, sehingga manajemen memilih menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Ivan membenarkan bahwa anak yang disebut dalam perkara memang pernah bekerja di Gion Spa, namun saat diamankan korban sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan. “Yang bersangkutan memang pernah bekerja di sini. Tetapi ketika diamankan, statusnya sudah tidak bekerja di Gion dan berada di tempat usaha lain,” ujarnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait keterkaitan tempat usaha dengan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Meski kasus dugaan perdagangan orang dan eksploitasi anak ini telah menjadi perhatian publik, aktivitas operasional Gion Spa and Pub hingga kini masih berjalan normal. Belum terlihat adanya tindakan administratif berupa penghentian operasional maupun penyegelan dari instansi terkait. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan terhadap tempat usaha yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung.

Kasatpol PP Surabaya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa proses penutupan tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, langkah administratif harus melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Polres, Polda Jatim, Satpol PP Provinsi, serta OPD terkait. “Pasti ada arah ke sana (penyegelan), tetapi semua ada proses,” tegasnya. Sejumlah OPD Pemkot Surabaya juga telah melakukan inspeksi ke lokasi, namun hasil pemeriksaan belum diumumkan secara resmi. Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan anak dan penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan.